Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo telah dibentuk dan dilantik pada 27 Oktober 2014. Dari nomenklatur kabinet tersebut terdapat bidang koordinator baru yang bernama Menteri Koordinator Bidang Maritim. Seperti apakah grand design kebijakan pembangunan bidang kemaritiman nasional yang diinginkan Presiden? Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung konektivitas maritim dan menurunkan biaya logistik nasional? Simak Video News beserta transkrip berikut.
Transkrip Wawancara:
1. Bagaimana grand design kebijakan pembangunan bidang kemaritiman yang diharapkan oleh Presiden Jokowi? Ya kan visi misi beliau (Presiden Jokowi, red) dengan nawa citanya. Salah satunya adalah ingin membawa Indonesia menuju poros maritim dunia. Sudah lama kita mengunjungi laut, saatnya kita merangkul laut, saya kira begitu ya. Dan saya mencoba untuk mungkin mengimplementasikan apa yang menjadi visi misi Presiden tersebut itu dengan membawa Indonesia berdaulat di bidang kemaritiman, mandiri di ekonomi maritim dan meningkatkan semangat juang jiwa bahari. Itu yang saya kira kita arahkan. Untuk itu dibuat saja fokus program yang empat fokus program yang bisa langsung diangkat (dan) langsung diukur. Empat fokus program itu yang akan dibuat sekarang ini diarahkan (untuk) satu meneguhkan kedaulatan maritim. Yang kedua memanfaatkan secara lestari sumber daya alam kita baik di hayati maupun nonhayati. Saya tidak hanya sumber daya laut ya, kebetulan saya juga bertugas di sumber daya alam yang di darat karena mengkoordinasikan Kementerian ESDM sebelum itu. Yang ketiga akan dibangun infrastruktur (yang) salah satunya adalah tol laut (seperti) cita-cita beliau. Yang keempat bahwa bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa bahari yang modern dengan dukungan iptek dengan inovasi dan kreatif generasi mudanya.
2. Apa saja kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan industri galangan kapal dalam rangka mendorong konektivitas sektor maritim? Salah satu dari kebijakan paket pemerintah adalah memberikan bebas PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk galangan kapal, mempercepat restitusi pajak, mempermudah tax allowances untuk PPh (Pajak Penghasilan), memberikan keringanan dalam sewa lahan untuk galangan kapal, memberikan dukungan iptek melalui namanya National Ship Design Center yang ada di Surabaya. Jadi ada pusat desain perancangan kapal di ITS, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. Dan ini dikondisikan kalau mau desain kapal tidak usah desain dari awal, jadi (akan lebih) murah. Dan apa yang terjadi, (industri galangan kapal) langsung menggeliat.
3. Bagaimana kebijakan strategis untuk memperbaiki dwelling time dalam rangka menurunkan biaya logistik nasional? Saya mendapat tugas dari Presiden untuk segera menurunkan dwelling time, (yaitu) waktu sandar sampai barang itu keluar. Kami targetkan udahlah 4,7 hari kalau bisa. Dari barang itu diangkat keluar kontainer keluar dari kapal, masuk ke namanya precustom clearance sebelum bea cukai. Itu juga ke karantina, ke badan POM, badan kesehatan, (serta) ada kehutanan. Dan sekarang masuk ke custom bea cukai. Selesai itu langsung push langsung harus sampai keluar. Dijanjikan dari yang 2,7 yang precustom ini, 12 Kementerian Lembaga ini, perdagangan ada di situ, kesehatan, badan POM, karantina ikan, karantina tanaman, karantina ternak, kita target 2,7 hari. Masuk ke bea cukainya itu juga antara berapa? Setengah hari pak bisa. Oke. Push-nya berapa? Satu setengah hari pak. Jadi (total) 4,7 hari sudah bisa keluar. Jadi kita bisa bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan di sekitar kita.
http://www.kemenkeu.go.id/videonews
